Roma Eventi - Fontana di Trevi Conference Centre, Roma, Italia
6–7 November 2025
Pendahuluan
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas keikutsertaan dalam kegiatan International Convention on Public Procurement yang bertema "Global Forum on Public Procurement - Innovation, Sustainability & Policy Trends 2025". Konvensi Internasional ini diselenggarakan oleh ADACI dan IFPSM Europe di Roma, Italia, pada tanggal 6 hingga 7 November 2025. Acara ini merupakan forum global pertama yang mempertemukan para praktisi, pejabat pemerintah, peneliti, dan akademisi dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu krusial dalam pengadaan publik dan berbagi praktik terbaik mereka, menciptakan jaringan global permanen para pakar pengadaan publik.
Pengadaan Publik mendorong pertumbuhan dan penciptaan ekonomi yang inovatif, hemat energi, dan inklusif secara sosial. Selain menerapkan teknologi canggih, pengadaan publik juga menjangkau pasar yang kurang terbuka dan kurang tertarik untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Apa dampak perubahan `ini terhadap rantai pasok dan UKM kita? Akankah kesepakatan hijau dan tujuan ESG menjadi marginal?
Tujuan utama konvensi ini meliputi:
● Mendorong diskusi mengenai dampak digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan pergeseran dari sistem global menjadi dunia multipolar yang cenderung proteksionis terhadap rantai pasokan dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
● Menjajaki bagaimana pengadaan publik dapat menjadi pendorong inovasi, efisiensi energi, dan ekonomi yang inklusif secara sosial.
● Membahas tantangan implementasi Green Deal dan bagaimana memastikan tujuan keberlanjutan, perlindungan lingkungan, kesetaraan, inklusi, dan tata kelola tetap menjadi prioritas.
● Membentuk Grup Ahli Pengadaan Publik Internasional (International Public Procurement Expert Group) sebagai jaringan global untuk bertukar studi, penelitian, dan praktik terbaik.
Ringkasan Materi
Materi-materi Inti dari ke 8 Ruang Diskusi di Hari ke-1
Hari pertama difokuskan pada sesi diskusi mendalam (breakout sessions) yang mengeksplorasi isu-isu kritis dalam pengadaan publik. Berdasarkan tema-tema utama yang
disorot, ke-8 ruang diskusi tersebut membahas topik inti berikut:
Sesi Pagi (10:00 – 12:45)
1. Cara Meningkatkan Persaingan dalam Pengadaan Publik
Diskusi ini berfokus pada strategi untuk memaksimalkan persaingan dan partisipasi.
● Fokus Inti: Strategi untuk memperluas daftar penawar, mendorong persaingan yang efektif dan partisipatif, serta mencegah praktik anti-persaingan.
● UKM dan Startup: Sesi ini secara spesifik membahas peluang, tantangan, dan implikasi dari pelibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan startup dalam proses pengadaan. Keterlibatan UKM dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat menghasilkan perubahan sosial dan mendorong inovasi, mirip dengan upaya adaptasi praktik pengadaan untuk tujuan sosial di berbagai negara.
2. Manajemen Kinerja P.P.: Kerangka Kerja Pengukuran Efisiensi, Kepatuhan, dan Target yang Direncanakan
Round Table ini mengulas pentingnya pengukuran kinerja untuk memastikan hasil yang optimal.
● Fokus Inti: Menentukan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja, termasuk indikator yang umum digunakan.
● Metodologi: Dibahas pula alat dan metode analisis kinerja seperti Balanced Scorecard dan Capability Maturity Models (CMM), serta analisis mendalam terhadap Kelemahan Indikator OECD dan isu sistemik yang diidentifikasi oleh European Court of Auditors.
● Analisis Biaya Seharusnya (Should Cost Analysis) ditekankan sebagai dasar untuk analisis kinerja. Literasi menegaskan bahwa manajer publik harus mengembangkan kompetensi yang melampaui kepatuhan hukum dan keuangan, seperti analisis pasar dan evaluasi dampak, untuk membuka potensi penuh dari pengadaan sebagai mekanisme tata kelola.
3. Peningkatan Profesionalisme dan Diskresi Operator Pengadaan Publik
Sesi ini menyoroti peran sentral sumber daya manusia dalam pengadaan modern.
● Fokus Inti: Mendiskusikan pemberian kewenangan diskresi kepada staf garis depan agar dapat membuat pengecualian dan meningkatkan hasil.
● Pengembangan SDM: Penekanan diberikan pada peningkatan profesionalisme melalui pelatihan, pendidikan, insentif, dan teknologi. Keberhasilan pengadaan strategis sangat bergantung pada kapasitas institusional dan peningkatan profesionalisme dalam badan-badan pengadaan. Pelatihan khusus, seperti yang diusulkan oleh EIPA, memberikan jalur pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan tata kelola pengadaan dan efektivitas operasional.
● Alat Pendukung: Dibahas pula peran Marketing Decision Support System (MDSS) sebagai sistem pendukung keputusan pemasaran.
4. Pengadaan Hijau (Green Procurement) dan ESG
Round table ini menguji tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan kriteria keberlanjutan.
● Fokus Inti: Apakah target lingkungan dan ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi marginal atau tetap menjadi prioritas. Diskusi mencakup Ekonomi Sirkular (Circular Economy), cara menilai jejak karbon perusahaan/produk, dan apakah persyaratan ESG dapat menjadi hambatan perdagangan.
● Data & UKM: Meskipun pengadaan hijau didorong secara regulasi (misalnya Perpres No. 16 Tahun 2018 di Indonesia), penerapannya menghadapi kendala. Hanya sekitar 5% UMKM Indonesia yang telah mengintegrasikan praktik hijau. Namun, bagi UKM, penerapan ESG sangat penting karena dapat memitigasi risiko bisnis, meningkatkan reputasi, dan memperluas akses ke pasar dan modal.
Sesi Siang (13:45 – 16:30)
5. Otomasi dan AI untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Produktivitas
dalam Pengadaan Publik
Diskusi ini berfokus pada peran teknologi canggih dalam mentransformasi pengadaan.
● Fokus Inti: Transisi dari e-procurement dasar ke aplikasi Kecerdasan Buatan (AI),
pentingnya data dan interoperabilitas platform, serta prasyarat, risiko, dan
manfaat dari AI tradisional dan generatif.
● Data & Risiko: AI diakui sebagai alat yang kuat untuk mendukung pengadaan
publik berkelanjutan di seluruh siklus hidup pengadaan. Namun, terdapat risiko
signifikan, seperti kurangnya transparansi model AI (masalah "kotak hitam"), risiko
keamanan data, dan tantangan implementasi yang terkait dengan biaya dan
kesiapan SDM di negara berkembang.
6. Tujuan dan Prinsip Pengadaan Publik Modern
Sesi ini menganalisis prinsip-prinsip dasar yang harus memandu pengadaan publik di dunia yang kompleks.
● Fokus Inti: Prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti Prinsip Hasil (efektivitas & efisiensi), Perlindungan Persaingan, Transparansi, Kesetaraan/Integritas, dan Utilitas Sosial.
● Tantangan Regulasi: Diskusi juga mempertanyakan apakah pengejaran best value for money membenarkan fleksibilitas regulasi. Saat ini, pengadaan publik semakin diakui sebagai instrumen tata kelola strategis yang melampaui peran administratif dan berpotensi untuk mendorong kebijakan publik (seperti keberlanjutan dan inovasi).
7. Inovasi untuk Mendorong Adopsi Solusi Baru atau yang Ditingkatkan
Round Table ini mengeksplorasi bagaimana pengadaan dapat menjadi alat untuk mendorong inovasi.
● Fokus Inti: Definisi dan urgensi inovasi, inovasi dalam regulasi dan prosedur, peran pemasok dalam inovasi produk dan layanan, serta penyelidikan pendahuluan pasar (pre-tender marketing).
● Model OECD: Model OECD untuk penggunaan pengadaan inovatif secara efektif dibahas sebagai panduan. Laporan OECD menekankan bahwa pengadaan inovasi memerlukan manajer sektor publik untuk mengatasi tantangan dalam menginternalisasi pendekatan, solusi, dan proses yang inovatif.
8. Tata Kelola dan Organisasi Otoritas Kontrak
Sesi penutup hari pertama berfokus pada aspek organisasi dan manajemen dari fungsi pengadaan.
● Fokus Inti: Isu sentralisasi versus distribusi tanggung jawab, koordinasi otoritas kontrak, definisi peran yang jelas, pendekatan kolaboratif dengan pemasok, dan evolusi profesi pengadaan.
● Modal Manusia: Pentingnya modal manusia (human capital) dan kualifikasi otoritas kontrak sejalan dengan kualifikasi operator ekonomi ditekankan. Tata kelola yang efektif memerlukan kapasitas institusional dan kolaborasi antar-lembaga untuk memastikan strategi pengadaan selaras dengan tujuan kebijakan jangka panjang, seperti keberlanjutan.
Ringkasan materi dari Presentasi IAPI di Auditorium pada Hari ke-2
Transformasi Digital Pengadaan Publik Indonesia
Laporan ini disusun berdasarkan materi presentasi berjudul "Beyond Efficiency: Indonesia's Digital Transformation of Public Procurement to Foster SMEs Growth and Domestic Product Utilization" yang dipaparkan oleh Dr. Indrani Dharmayanti (IAPI – Indonesia Procurement Professional Association). Laporan ini bertujuan untuk menjadi pelengkap dokumen diskusi kerja serta menyajikan ringkasan komprehensif mengenai transformasi digital pengadaan publik di Indonesia, peran UMKM, serta kebijakan penggunaan produk dalam negeri.
1. Tantangan Ganda Indonesia
Peran UMKM (69 juta unit usaha) : Menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Tantangan utama meliputi kurangnya visibilitas dan akses pasar.
Penggunaan Produk Dalam Negeri : Mandat pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk domestik di tengah kompetisi global yang proteksionis.
2. Pergeseran Paradigma : Dari Transaksional ke Strategis
Pengadaan pemerintah tidak lagi hanya mengejar efisiensi, namun harus menjadi alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan ketahanan industri nasional.
3. Mesin Digital: SPSE & E-Katalog
LKPP mengembangkan SPSE sebagai fondasi digitalisasi pengadaan nasional. E-Katalog menjadi e-marketplace B2G berskala nasional yang dikelola pemerintah, melampaui fungsi e-tendering konvensional.
4. Pilar Transformasi
Pilar 1 – Inklusi Digital untuk UMKM
- Proses onboarding digital yang mudah.
- Transparansi harga yang mengurangi potensi persekongkolan.
- Transaksi cepat (jam/hari).
- Segmentasi khusus untuk memberikan ruang bagi UMKM.
Pilar 2 – Mandatori Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Integrasi kebijakan mewajibkan pembelian produk domestik.
- Label digital TKDN dalam E-Katalog sebagai atribut produk.
- Sistem audit digital yang otomatis untuk memantau kepatuhan.
5. Dampak Transformasi Digital
● Onboarding UMKM meningkat 45%.
● Pertumbuhan pendapatan UMKM rata-rata +30% setelah bergabung dalam e-katalog.
● Penggunaan produk dalam negeri meningkat 25% dalam pengadaan pemerintah.
● Contoh keberhasilan UMKM: produsen furnitur lokal, industri pangan tradisional, dan UMKM tekstil yang memperoleh sertifikasi TKDN.
6. Tantangan dan Arah Pengembangan
● Kesenjangan literasi digital.
● Rendahnya inovasi dan adopsi teknologi.
● Produktivitas dan daya saing global UMKM yang masih rendah.
Langkah Strategis :
● Kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
● Peningkatan kapasitas UMKM melalui sosialisasi, pelatihan digital, dukungan sertifikasi, akses pembiayaan, dan integrasi rantai pasok.
● Pengembangan sistem pengadaan elektronik dan pemanfaatan AI untuk predictive sourcing serta deteksi kecurangan.
7. Pembelajaran Global
Pelajaran penting bagi anggota IFPSM mencakup pentingnya menggabungkan mandat kebijakan dengan pembangunan kapasitas, menjadikan digitalisasi sebagai alat tata kelola, dan belajar dari praktik global seperti Korea Selatan dan Brasil.