Jakarta, 1 Juli 2025 — Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta berhasil menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C dengan sukses dan lancar. Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen DPD DKI Jakarta dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang pengadaan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki sertifikasi kompetensi.
Kegiatan ini diawali dengan pembelajaran E-Learning pada 16–28 Juni 2025, di mana peserta mengikuti berbagai materi secara daring yang mencakup peraturan pengadaan, manajemen kontrak, pengelolaan risiko, dan etika pengadaan. Tahapan daring ini memberikan fondasi pengetahuan yang kuat sebelum peserta mengikuti sesi tatap muka.
Selanjutnya, tatap muka dilaksanakan pada 30 Juni 2025 di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, dengan menghadirkan para narasumber dan fasilitator berpengalaman dari lembaga pengadaan nasional. Sesi ini menjadi ajang interaktif bagi peserta untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, serta berbagi pengalaman seputar praktik terbaik dalam pelaksanaan tugas PPK.
Sebagai penutup, evaluasi akhir dilaksanakan pada 1 Juli 2025 untuk menilai tingkat kompetensi peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dinyatakan kompeten dan berhasil memenuhi standar kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini diikuti oleh para peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah di wilayah DKI Jakarta, yang menunjukkan semangat tinggi dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas di bidang pengadaan barang/jasa.
“Kami mengapresiasi antusiasme para peserta dan dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelatihan ini. DPD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengadaan di wilayah DKI,” ujar salah satu pengurus DPD DKI Jakarta.
Melalui kegiatan ini, DPD DKI Jakarta berharap para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional dan berintegritas di lingkungan pemerintahan.