Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance) dalam suatu organisasi Baik Pemerintah, BUMN, Perusahaan dan Organisasi Lainnya, pastinya harus didukung oleh Sumber Daya yang berkualitas, baik Prosedur, Sistem Pendukung dan yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia. Tujuan Organisasi dapat diperoleh apabila didukung oleh Personil yang telah berkompetensi, yang telah teruji memiliki kemampuan dan menguasai bidang pekerjaannya.

Pengadaan Barang/Jasa seringkali dianggap memiliki peran kecil dalam suatu organisasi, nyatanya 80% anggaran suatu organisasi terserap pada anggaran belanja, yang artinya jika organisasi dapat mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa nya maka akan banyak keuntungan yang didapatkan, antara lain

• Efisiensi
• Efektifitas
• Aspek Kualitas
• Akuntabel.

Atas dasar tersebut maka suatu organisasi sudah seharusnya didukung oleh SDM yang kompeten di setiap tingkatannya, khususnya di tingkatan Strategic (Strategis), agar Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat sejalan dengan Visi, Misi serta Tujuan Organisasi, SDM yang memahami Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa Organisasinya, SDM yang dapat menyelaraskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Organisasinya, serta SDM yang dapat mengelola anggaran, dan strategi Pengadaan Barang/Jasa Organisasinya.

Program pelatihan ini akan memberikan Manfaat Berupa :

• Peserta akan mampu mengaplikasikan keahlian Pengadaan Barang/Jasa Utama dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
• Peserta akan menguasai konsep teoritis pengetahuan Ahli Strategi Pengadaan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
• Peserta akan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
• Peserta akan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Sertifikat Kompetensi BNSP

Setelah terbitnya UU Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertiikasi Profesi (BNSP) dan PP 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan sertiikasi tenaga kerja di berbagai sektor industri semakin meningkat.

Sertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi dinilai terpercaya. Ini karena BNSP merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di semua bidang profesi. Mendapatkan sertifikat BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai pelaksananya.

BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang didukung oleh Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi dan masyarakat di bidang ketenagakerjaan semakin berkembang dalam meningkatkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor, hal ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.