Terbitnya Perpres No.16/2018 dan Regulasi Turunannya

 

Image courtesy of LKPP.go.id

Perpres 16/2018 adalah Tonggak Baru dalam Modernisasi Pengadaan di Indonesia

Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang dimana Perpres No.16/2018 menggantikan perpres sebelumnya yaitu Perpres No.5/2015. Terbitnya Perpres 16/2018 adalah tonggak baru dalam regulasi pengadaan barang/jasa karena mencerminkan perkembangan proses modernisasi dan profesionalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini menggantikan perpres sebelumnya yang merupakan amandemen ke-empat dari Perpres No.54/2010, sehingga merupakan tonggak baru pada tingkat kematangan Country Procurement System di Indonesia.

Pada Kuartal ke-2 LKPP sibuk melengkapi aturan payung pada tingkat Peraturan Presiden (Perpres) dengan sederet Peraturan Lembaga dan Keputusan Deputi LKPP. Fitur unik dari Perpres 16/2018 adalah ringkasnya aturan payung yang  memuat prinsip dan filosofi saja dan kelengkapannya ada pada aturan-aturan turunannya yang banyak dikeluarkan pasca terbitnya Perpres 16/2018.

Kerja Keras LKPP di Kuartal Ke-2 Melengkapi Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Pada Kuartal Kedua 2018 (April – Juni 2018), Ada 17 peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah. Produk-produk hukum yang dikembangkan menyusul keluarnya Peraturan Presiden No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
  2. Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE Di Bawah Versi 4.3
  3. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
  4. Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta
  6. Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan
  7. Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  8. Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  10. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
  11. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
  12. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  13. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
  14. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
  15. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018  Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing
  17. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Di tahun 2018 hingga Juli 2018, LKPP sudah mengeluarkan 31 produk hukum. Banyak inovasi yang dipayungi oleh Perpres No.16/2018 dan ini tercermin dari ke-17 aturan turunan dari perpres tersebut, diantaranya Agen Pengadaan, bentuk unit kerja pengadaan barang/jasa, serta pedoman-pedoman pelaksanaan tender/seleksi internasional, perencanaan pengadaan, pengadaan melalui penyedia, dan swakelola.