Penutupan Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia

Penutupan Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENUTUPAN LAYANAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

  • Latar Belakang
    Bahwa dengan meluasnya penyebaran virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Republik Indonesia serta memperhatikan adanya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, perlu dilakukan penutupan layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam masa darurat COVID-19 di Indonesia.
  • Maksud dan Tujuan
    Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menginformasikan tentang penutupan layanan Sertifikasi PBJP dalam masa darurat COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
  • Ruang Lingkup
    Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi PBJP dalam masa darurat COVID-19.
  • Dasar
    • Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
    • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955);
    • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
    • Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
  • Ketentuan
    Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :
    • Pelayanan Sertifikasi PBJP ditutup mulai dari tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
    • Layanan Sertifikasi PBJP yang ditutup meliputi :
      • Sertifikasi Dasar yang diselenggarakan mandiri oleh LKPP di laboratorium komputer LKPP dan di beberapa daerah;
      • Sertifikasi Dasar bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar;
      • Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan mandiri oleh LKPP;
      • Sertifikasi Kompetensi bekerja sama dengan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri);
      • Uji Kompetensi Inpassing/penyesuaian bagi calon Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan metode tes tertulis; dan
      • Surveilan pemilik Sertifikat Kompetensi PBJP.
    • Untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing/penyesuaian bagi calon Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan metode verifikasi portofolio masih dapat difasilitasi melalui https://inpassing.lkpp.go.id.
    • Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar dan TUK PBJ Mandiri yang telah menjadwalkan pelaksanaan Sertifikasi mulai dari tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, agar mendaftarkan kembali jadwal pelaksanaan Sertifikasi sesuai dengan prosedur.

  Unduh Lampiran