Pemprov DKI Digugat ke PTUN karena Batalkan Lelang ERP Tahun 2019

Jakarta - PT Bali Towerindo Sentra menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menghentikan proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019. PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov mencabut pembatalan lelang tersebut.
Dilihat detikcom di situs resmi PTUN Jakarta, Senin (24/2/2020), gugatan tersebut masuk pada 25 September 2019, dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT. Tergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga:
Kadishub DKI: Lelang ERP Digelar 2020, Operasional Paling Lambat 2021
"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019," demikian isi gugatan tersebut, seperti dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta.

PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov DKI mengubah dokumen permintaan proposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Pemprov DKI juga diminta untuk melanjutkan proses lelang.

"Memerintahkan tergugat melanjutkan proses lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik," katanya.

Diketahui, ERP sudah didengungkan sejak tahun 2014. Pemprov DKI selalu mendapat kendala dalam mencari peserta lelang untuk proyek tersebut.

Kemudian, pada Juli 2018, Sandiaga Uno, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada tiga pemenang dalam pra lelang ERP mereka adalah PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Q Free ASA, dan Kapsch TrafficCom AB.

Kemudian, pada Agustus 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembahasan ERP akan dibahas ulang atau mengulang proses dari awal. Salah satu alasannya adalah rekomendasi dari Kejagung dan adanya teknologi terbaru.

Baca juga:
Kadishub DKI: ERP Tidak Mungkin Diberlakukan Tahun Ini
"Dari pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang dan kita harus melakukan ulang, dan sekarang kita sedang membahas bersama dengan kementerian Kominfo khususnya Dirjen Aplikasi (APTIKA)," ucap Anies kelada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Pemprov DKI Jakarta mewacanakan lelang ulang akan dilakukan pada Maret 2020. Ditargetkan penerapan ERP dilakukan akhir tahun ini.