Kepala LKPP: Kami Mission-Driven bukan Rules-Driven

 

Jakarta, 24 July 2018. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan 4th Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE). Kegiatan dibuka oleh Kepala LKPP, Dr. Agus Prabowo dan diskusi pleno dimoderatori oleh Bapak Sonny Soemarsono. Diskusi pleno sangat menarik karena interaksi langsung dari pelaku pengadaan dengan Kepala LKPP dan mencatat isu terdepan yang berkembang di tahun 2018.

Diskusi Pleno dengan Kepala LKPP

Mission-Driven bukan Rules-Driven

Uniknya,  prinsip pengembangan regulasi LKPP digambarkan sebagai “mission-driven, bukan rules-driven.” Inilah pendekatan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah RI melalui LKPP  menghadapi peluang dan tantangan disrupsi teknologi pada era industri 4.0. Disrupsi teknologi dan tantangan menghadapi industri 4.0 adalah isu strategis yang kita hadapi bersama.

Perspektif rules-driven cenderung tidak tanggap dan tidak berorientasi pada pemecahan suatu masalah yang timbul akibat disrupsi industri 4.0. Perspektif mission-driven sebaliknya fokus pada pemecahan suatu masalah dan apabila pemecahan sudah dilakukan, regulasi disiapkan. Poin pentingnya adalah regulasi saat ini, khususnya Perpres No.16/2018 disederhanakan hampir separuh dari perpres sebelumnya, sehingga tidak terlalu membatasi aturan menjadi rigid dan rules-driven.  Perspektif mission-driven pun dapat berkembang karena lebih menitikberatkan pada pedoman dan aturan penggunaan aplikasi.

Pasar sebagai Penentu Nilai

Pengadaan Pemerintah masa lalu mementingkan kepatuhan dengan sistem yang rigid dan menciptakan wawasan rules-driven. Pengadaan Pemerintah sekarang menitikberatkan  sejauh mana inovasi dapat menambah nilai dan misi pengadaan barang/jasa. Tentunya tetap dalam koridar menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme yang dapat menunjukkan manfaat value for money (VFM) tidak lain adalah respon pasar dan pertanyaan terbesar bagi para inovator adalah bagaimana memasukkan efisiensi pasar kedalam sistem Pengadaan Barang/Jasa. Sistem, organisasi, dan SDM tengah dibina dalam merealisasikan efisiensi pasar yang kontinyu. Efisiensi ini baik dari sisi penyedia maupun pelaku pengadaan. Tentunya tetap ada safeguards untuk memitigasi risiko distorsi pasar.

SDM dan Keorganisasian Disiapkan

Agar dapat memfasilitasi pelayanan pengadaan yang solutif dan mission-driven, LKPP tengah melakukan penyiapan struktur organisasi pelayanan pengadaan agar dapat memadukan pengetahuan pelayanan pengadaan dengan pengetahuan teknologi dan sistem informasi. Ini adalah contoh konkrit bagaimana sarana, prasarana dan SDM diperkuat dan dapat dikembangkan menjadi centers of procurement excellence yang mengakumulasi praktek-praktek cerdas.LPSE dan ULP kini dilebur menjadi UKPBJ agar kompetensi pelayanan pengadaan dapat dipadukan dengan teknologi dan manajemen informasi.

Catatan dari Moderator

LKPP secara progresif memimpin perubahan dalam praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan ikut menjadi rujukan untuk sistem pengadaan di BUMN. Pendekatan progresifnya selalu mengeksplorasi potensi inovasi yang dapat diadaposi dalam era ekonomi digital. Koridor yang tetap dipegang teguh adalah prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas sehingga inovasi tidak menabrak aturan dan kode etik. Dalam kondisi demikian, Perpres 16/2018 memfasilitasi terciptanya VFM bagi penyedia dan pembeli. Dari sisi ragam metodologi yang ada, pengadaan melalui katalog tetap dilihat sebagai efisien dan akuntabel. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan infrastruktur pembayaran yang cepat untuk mendukung berbagai ragam metodologi yang ada.

Bapak Sonny Soemarsono, sebagai moderator dari diskusi pleno merekomendasikan bahwa, Untuk membantu LKPP, opini dan self-criticism  menjadi sangat penting agar pendekatan mission-driven laik:

Platform dan forum elektronik seperti GreatProcurement.com adalah ruang yang tepat untuk diskusi

Diskusi yang terbuka antara seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pengadaan (ekosistem pengadaan) diperlukan. Tujuannya mendukung pergeseran perspektif dari rules-based menjadi mission-based untuk diterima. Ini otomatis menjadikan ekosistem pengadaan kondusif terhadap realisasi cita-cita efisiensi yang berkelanjutan melalui VFM. Forum-forum seperti ini dapat menjadi umpan balik terhadap LKPP untuk pengembangan solusi-solusi kebijakan yang mendukung praktek mission-driven. Sebagai contoh, LKPP meminta bantuan untuk mensosialisasikan kepentingan-kepentingan pengembangan inovasi solutif untuk pengembangan infrastruktur pembayaran seperti penggunaan digital money oleh Kementerian Keuangan.

Pengembangan inovasi dan atau terciptanya ekosistem pengadaan yang kondusif memerlukan pelaku pengadaan untuk menjadi pegiat dan proaktif membantu LKPP mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait dalam seluruh ekosistem pengadaan mulai dari Kemendagri hingga Kemenpan. Yuk, kita ciptakan pengadaan yang hebat.