Diskusi dengan Para Gubernur, KPK Minta Tak Ada Lagi Korupsi `Ketok Palu` APBD Ibnu Hariyanto - detikNews

Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ada sejumlah sektor yang rentan terjadi korupsi di pemerintahan daerah (Pemda), salah satunya soal pengesahan APBD. Firli meminta ke depan tidak ada lagi korupsi terkait pengesahan APBD di Pemda.
"Tolong saya ingin sekali lagi jangan ada lagi ketok palu dalam rangka pengesahan APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota," kata Firli dalam diskusi daring yang disiarkan di akun YouTube KPK RI, Rabu (24/6/2020).

Diskusi daring itu dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia. Diskusi dilakukan dengan tema `Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi`.

Firli lalu menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli menyebut saat itu ada Pemda tetap melakukan korupsi terkait pengesahan APBD, meskipun sebelumnya sudah diingatkan langsung oleh pimpinan KPK.

"Dulu pernah terjadi waktu saya di Deputi Penindakan KPK, seketika pimpinan KPK datang suatu daerah di ingatkan jangan ada lagi uang ketok palu. Hari itu betul tidak ada, tapi yang terjadi setelah 3 hari kemudian yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif. Badan eksekutif katakan jangan ini nggak boleh kemarin pimpinan KPK datang ke sini. Apa jawabannya, dia bilang itu kan kemarin pak orang KPK sudah pulang. Jadi mohon maaf ini tidak boleh terjadi lagi," ungkap Firli.

Selain itu, Firli mengatakan sektor yang rawan terjadi di Pemda lainnya ialah terkait proses pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut ada 21 gubernur dan 121 kabupaten/kota terlibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK.

"Di pengadaan barang jasa tidak kurang dari 121 kabupaten/kota dan 21 gubernur terlibat kasus korupsi karena fee pengadaan barang jasa. Saya ingatkan kembali kami tidak ingin ada yang terjebak dalam kasus korupsi karena fee proyek itu," ujar Firli.

Tak hanya itu, menurut Firli, masih banyak juga sektor yang rawan terjadi korupsi di Pemda, antara lain terkait reformasi birokrasi, khususnya di mutasi, rotasi, dan rekrutmen pegawai; pemberian izin terkait dengan izin usaha hingga izin tambang; serta mark up proyek hingga terkait fee proyek. Ia berharap para gubernur mewaspadai sektor-sektor yang rentan terjadi korupsi tersebut.

"Pesan saya ke depan, ada daerah-daerah rawan korupsi saya selalu ingatkan betul dan kami selalu menyampaikan pesan-pesan ini," tuturnya.