Bareng Gubernur se-Indonesia, KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Daerah Alfi Kholisdinuka - detikNews

Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengikuti dialog interaktif Komisi Pemberantasan Korupsi bersama gubernur se-Indonesia. Pada dialog tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengajak 34 Kepala Daerah untuk dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi tanggung jawab bersama.
Firli mengatakan bisa memahami tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal dan transfer keuangan daerah.

"Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye," ujar Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Firli menekankan gubernur harus dapat mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama.

Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Termasuk dengan menciptakan inovasi serta langkah-langkah penanganan.

"Langkah ini harus berpegang pada prinsip akuntabilitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, KPK juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi ini juga dilakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi.

"Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja," jelasnya,

Mengutip rilis KPK bahwa sesuai amanat Undang Undang, KPK berwenang melakukan upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016 KPK melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di 34 provinsi meliputi 542 pemda di seluruh Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong 51 Kementerian/Lembaga dan 542 pemda untuk menjalankan 11 aksi yang diturunkan menjadi 27 sub-aksi terkait 3 fokus Stranas PK. Ketiga fokus tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

(mul/mpr)