Get Adobe Flash player
Bimtek Pengadaan BLU Rumah Sakit dan Puskesmas
Pelatihan Sertifikasi
EnglishIndonesian
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

Gedung LKPP Lantai 3
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B
Kuningan Jakarta Selatan

email:
[email protected]
[email protected]

Sejarah

Tanggal 3 Juli 2008, merupakan hari bersejarah bagi praktisi pengadaan nasional. Melalui Simposium dan Kongres Ahli Pengadaan Nasional ke-3 yang dilaksanakan di Hotel Grand Candi Semarang, diputuskan dibentuk wadah organisasi profesi bagi ahli pengadaan, yaitu Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau disingkat IAPI.

Ikatan ahli pengadaan ini mempunyai tugas antara lain :

  • Memberikan masukan dan bahan kebijakan kepada Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Mengembangkan norma, standarisasi dan sertifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Mengembangkan pengetahuan serta tingkat profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia pada umumnya dan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya;
  • Membina profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia’untuk selalu berjiwa profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya;
  • Membina saling pengertian dan kerjasama yang baik diantara para anggota, sehingga Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai wadah para ahli pengadaan barang dan jasa benar-benar dapat dirasakan manfaat dan peran sertanya;
  • Memberikan layanan jasa pengadaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Melakukan kerjasama antar organisasi nasional dan internasional dalam rangka pengembangan profesi.

Sedangkan fungsi kelembagaan sebagaimana telah diamanatkan dalam anggaran dasarnya yaitu berfungsi sebagai :

  • Membantu Pemerintah menyusun kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yang adil, jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan pertentangan kepentingan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, teknis, administrasi dan moral;
  • Membantu pengguna dan penyedia barang dan jasa serta
    masyarakat umumnya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberdayakan masyarakat;
  • Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
  • Sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi, pemersatu, dan pemasaran bagi angota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya.

Keanggotaan organisasi ini bersifat terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat umum yaitu Memiliki Keahlian Khusus di bidang pengadaan barang dan jasa yang diakui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( LKPP ), atau memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( LKPP ). Setiap warga negara yang memiliki keahlian pengadaan diatas dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan menulis formulir pendaftaran kepada pengurus. Sedangkan syarat khusus untuk menjadi anggota biasa adalah memiliki keahlian khusus dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu telah berpengalaman kerja dan atau masih berkerja langsung dan aktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Bagi bagi anggota kerhormatan, syarat khususnya adalah berjasa dalam mengembangkan bidang profesi Pengadaan Barang dan Jasa, diusulkan dan diangkat oleh rapat anggota menjadi Anggota Kehormatan, dimana permohonan keanggotaannya harus diajukan secara tertulis oleh sekurang¬kurangnya 5 (lima) orang Anggota Biasa.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, untuk dapat diterima sebagai anggota biasa harus mengikuti prosedur lain diantaranya: Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani serta disampaikan kepada Pengurus Pusat atau melalui Pengurus Cabang yang ada; Kecuali yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar (pasal 25), maka permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus didukung adanya rekomendasi oleh sponsor 2 (dua) orang anggota biasa atau 1 (satu) pengurus; Permohonan tersebut diteliti oleh Pengurus Pusat dalam suatu rapat Pengurus; Apabila permohonan tersebut telah diteliti serta memenuhi seluruh persyaratan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka pengurus perlu memberitahukan secara tertulis kepada seluruh anggota; Setiap Anggota Biasa berhak untuk menyatakan keberatan-keberatan terhadap penerimaan calon Anggota tersebut dengan mengajukan alasan-alasan kepada Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Pemberitahuan; Apabila dalam jangka waktu 2 ( dua ) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut tidak ada pengajuan keberatan,maka calon Anggota tersebut dianggap dapat diterima dan untuk selanjutnya diumumkan secara tertulis oleh Pengurus kepada seluruh Anggota; Apabila ternyata terhadap penerimaan calon Anggota tersebut ada yang keberatan, maka Pengurus perlu mengadakan klarifikasi selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan tersebut.

Dalam kongres yang berlangsung sehari tersebut, menetapkan Agus Rahardjo, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP) sebagai formatur tunggal IAPI Periode 2009-2012.

Mitigasi Resiko Pengadaan
Mitigasi Resiko Bali
Informasi Inhouse Training PBJP IAPI
Bagi para Ahli Pengadaan yang ingin informasi lebih lanjut mengenai Inhouse Training dapat langsung menghubungi ke kantor sekretariat IAPI atau hubungi : Nisa 081283292213 Adi 085725041555